HSI, Kotabumi–Sekretaris Panitia Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Lampung Utara, Intji Indriati beranggapan, pengumuman perolehan nilai peserta seleksi terbuka bukanlah sebuah kewajiban.
Kewajiban pengumuman perolehan nilai peserta seleksi terbuka sendiri diatur dalam Pasal 121 ayat 2 (a) di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Isinya menyebutkan bahwa Panitia Seleksi Terbuka wajib mengumumkan secara terbuka pada setiap tahapan seleksi : nilai yang diperoleh peserta seleksi berdasarkan peringkat. Sebelumnya juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara, Hendry Dunant membenarkan mengenai kewajiban tersebut.
“(Aturannya) Dibaca lagi dong. Nanti diskusi lagi,” katanya, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, pelaksanaan seleksi terbuka JPTP yang mereka laksanakan belum lama ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua hal yang perlu disampaikan telah mereka sampaikan.
“Ada kok tulisan lulus di pengumumannya,” ujar Sekretaris Kabupaten Lampung Utara tersebut.
Sebelumnya, pengumuman setiap tahapan Selter Lampung Utara hanya berisikan nama tanpa nilai perolehan nilai. Kondisi ini dimulai sejak tahap administrasi, kompetensi, makalah dan wawancara. Bahkan, pengumuman akhir tiga besar pun tidak menampilkan perolehan nilai.
“Berapa nilai yang saya dapat, saya enggak tahu,” ujar sumber terpercaya media ini.
Menurutnya, kondisi ini berlaku sejak tahap awal Selter hingga tahap terakhir Selter. Mereka hanya diberitahu bahwa mereka lulus atau memenuhi persyaratan ke tahapan selanjutnya seperti yang ada dalam pengumuman. Mereka tahunya tidak masuk dalam tiga besar setelah ada kabr mengenai pelantikan pejabat hasil Selter.
“Tiba-tiba dengar ada pelantikan kemarin,” ucap dia.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara, Hendry Dunant yang juga menjadi salah satu peserta Selter beralasan, ditampilkan atau tidaknya perolehan dari para peserta Selter merupakan kewenangan dari panitia seleksi. Namun, ia mengakui bahwa pengumuman yang memuat nilai merupakan hal yang wajib seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN.
Kebijakan Pansel untuk tidak mengumumkan perolehan nilai, sambungnya lagi, mengacu kepada proses selter di Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi. Proses Selter di sana, ada yang tidak menampilkan perolehan nilai dari para peserta.
“Yurisprudensinya dari tempat lain,” ucap dia.
Ketika ditanya apakah berani menjamin bahwa kebijakan ini tidak akan memicu kecurangan untuk meloloskan salah satu peserta atau sebaliknya, Hendry tak mau secara tegas menjawabnya. Ia menyarankan kepada para peserta selter untuk melakukan gugatan jika memang merasa tidak puas dengan hasil selter.
“Silakan minta ke Pansel jika ingin mendapatkan hasil Selter,” jelasnya.
Ia mengatakan, hasil seleksi terbuka ini dapat dimanfaatkan oleh peserta Selter jika ingin kembali mengikuti Selter di daerah lain. Yang bersangkutan tak perlu mengikuti uji kompetensi lagi. Cukup menyerahkan hasil uji kompetensi hasil Selter ini.
“Hasil uji kompetensi ini berlaku hingga tiga tahun ke depan,” tutur mantan Camat Bukitkemuning.(Red)
