HSI, Bandarlampung–Setelah sempat menjadi pesakitan, eks Sekretaris DPRD Lampung Utara, Ahmad Alamsyah kini dapat menghirup udara bebas. Ia mendapat vonis bebas dari majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang terkait perkara korupsi yang menyeretnya, Senin, 9 November 2026.
Dalam persidangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa unsur melawan hukum dan kerugian negara dalam dakwaan primer tidak bisa dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pun demikian dengan dakwaan subsider mengenai penyalahgunaan kewenangan.
Dakwaan itu tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Namun, putusan terhadap Ahmad tidak mencapai mufakat seluruh anggota majelis. Hakim Anggota 1 Heri Hartanto menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion.
Ketua Majelis Hakim Firman Khadafi Tjindarbumi menilai, Ahmad tidak menggunakan kode akses otorisator pemerintah daerah secara langsung untuk kepentingan pribadi. Ponsel eks Sekretaris DPRD itu digunakan untuk mengakses sistem oleh Isman. Lalu, Isman melakukan pencairan dana dari kas daerah ke rekening pribadi.
Kondisi ini membuat keterlibatan Ahmad Alamsyah dalam penyimpangan anggaran tidak cukup terbukti. Meski berstatus sebagai pengguna anggaran dan bertanggung jawab dalam hal administrasi, persoalan ini tidak secara otomatis membuktikan adanya kesalahan pidana yang dilakukan oleh Ahmad Alamsyah.
“Unsur melawan hukum tidak terbukti,” menjadi salah satu pokok pertimbangan majelis saat membacakan putusan.
