HSI, Jakarta–Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagaj Wakil Presiden RI kepada MPR, Kamis, 12 November 2026. Surat pengunduran Gibran diterima oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani.
Muzani mengonfirmasi bahwa kedatangan Gibran ke kompleks parlemen, secara khusus dalam rangka menyampaikan surat pengunduran dirinya. Namun ia tak menjelaskan rinci alasan di balik pengunduran diri Gibran.
“Pak Gibran menyampaikan surat pengunduran diri,” kata Ahmad Muzani usai pertemuan tersebut.
Dakam pertemuan itu, Gibran meminta MPR agar segera memroses pengunduran dirinya. MPR memiliki waktu selama dua bulan ke depan untuk menyiapkan pengganti Wakil Presiden Gibran. Tenggat waktu itu terhitung sejak pengunduran diri Gibran.
“Paling lama prosesnya enam puluh hari,” ucapnya..
Adapun proses yang harus dilalui dalam pengisian posisi wakil presiden, katanya lagi, ialah penyampaian surat permintaan kepada Presiden Prabowo untuk mengusulkan dua nama. MPR akan lakukan proses selanjutnya setelah dua nama itu mereka terima.
“Mohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden baru bisa berjalan sesuai konstitusi kita dan stabilitas tetap terjaga,” ujar dia.
Menyikapi pengunduran diri putra sungnya tersebut, Jokowi menyampaikan, setiap jabatan itu bersifat sementara. Meski begitu, dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo akan tetap diberikan, khususnya terhadap program yang berpihak kepada rakyat.
Isu mengenai keabsahan ijazah Gibran kembali menghangat belakangan ini. Semua itu dikarenakan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung. Dalam putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada tanggal 30 Oktober 2026., MA menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan pendidikan Gibran.
MA juga mewajibkan pihak terkait (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) untuk mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut karena dinilai melanggar asas kecermatan formal.
Putusan ini seakan membuat posisi Gibran terjepit. Awal Oktober lalu, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Putusan : 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada tanggal 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat/diploma luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA) sebagaimana disyaratkan dalam UU Pemilu.
