HSI, Jakarta–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mundur dari jabatannya setelah tekanan terhadapnya kian meningkat belakangan ini. Meningkatnya tekanan ini diduga dipicu oleh polemik ijazahnya.
“Betul,” kata Ketua Umum Pro Jokowi, Budi Arie seperti dikutip dari Inilahdotcom, Rabu, 11 November 2026.
.
Dalam akun instagramnya @Budiariesetiadi terdapat postingan yang kian menguatkan kabar tersebut. Isinya berisikan dukungan untuk menguatkan Gibran. Apa yang terjadi ini bukanlah akhir dari segalanya melainkan awal dari sebuah perjalanan baru. Banyak pelajaran dan pengalaman serta kebaikan yang akan didapat di masa mendatang.
Wapres Gibran diyakini akan dapat kembali dengan versi terbaiknya. Pengalaman ini akan membuatnya lebih matang, kuat. Usianya yang baru menginjak ke-39 tahun menjadi salah satu faktor pendukung ke arah san.
“Ingat, usia Mas Gibran baru 39 tahun. Perjalanan untuk mengabdi kepada negeri masih sangat panjang. Take your time, Mas. Indonesia masih punya banyak cerita yang belum selesai. Kami akan selalu membersamaimu, Mas”
Isu mengenai keabsahan ijazah Gibran kembaki menghangat belakangan ini. Semua itu dikarenakan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung. Dalam putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada tanggal 30 Oktober 2026., MA menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan pendidikan Gibran.
MA juga mewajibkan pihak terkait (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) untuk mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut karena dinilai melanggar asas kecermatan formal.
Putusan ini seakan membuat posisi Gibran terjepit. Awal Oktober lalu, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Putusan : 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada tanggal 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat/diploma luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA) sebagaimana disyaratkan dalam UU Pemilu (Pasal 169 dan 227).
