HSI, Kotabumi–Akhir polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menarik saja. Hari ini, Rabu, 11 November 2026, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR RI telah mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah tersebut.
“Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan hak menyatakan pendapat,” kata Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto dikutip dari video wawancara di Instagram Metrotv, Rabu, 11 November 2026.
Langkah yang akan mereka lakukan ini selanjutnya ialah menyampaikan dokumen HMP kepada pimpinan DPR. Apa yang dilakukan oleh pihaknya ini memang telah diatur dalam aturan.
“PDI Perjuangan mengambil langkah konstitusi,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan, Wapres Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto pada pagi tadi. Pertemuannya berlangsung selama 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran mengajukan permohonan pengunduran diri buntut polemik ijazahnya.
Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN. Adapun respons Presiden Prabowo terkait permohonan pengunduran Gibran, Prabowo tak menolak maupun menyetujuinya.
Isu mengenai keabsahan ijazah Gibran kembaki menghangat belakangan ini. Semua itu dikarenakan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung. Dalam putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada tanggal 30 Oktober 2026., MA menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan pendidikan Gibran.
MA juga mewajibkan pihak terkait (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) untuk mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut karena dinilai melanggar asas kecermatan formal.
Putusan ini seakan membuat posisi Gibran terjepit. Awal Oktober lalu, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Putusan : 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada tanggal 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat/diploma luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA) sebagaimana disyaratkan dalam UU Pemilu (Pasal 169 dan 227).
