HSI, Kotabumi–Kejaksaan Negeri Lampung Utara hingga kini telah memeriksa 80 saksi dalam penanganan kasus dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada. Proses pendalaman kasus ini masih terus berlangsung.
“Prosesnya masih terus berjalan,” ucap Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Ready Mart Handri Royani usai menerima aspirasi Pospera yang sempat menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (12/11/2026).
Ia mengatakan, salah satu proses yang masih terus dilakukan ialah pemanggilan para saksi. Total saksi yang telah dipanggil mencapai 80 orang. Keterangan dari para saksi sangat mereka butuhkan dalam kasus ini.
“Begitu juga dengan kasus pupuk. Prosesnya masih berlangsung,” kata dia.
Di sisi lain, Ketua Pospera Lampung Utara, Juaini Adami menegaskan, tak akan pernah mundur untuk mrmperjuangkan tuntutan dalam aksi mereka kah ini. Tuntutan itu di antaranya kasus KPU hingga dugaan pengondisian dan 20 persen fee proyek di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Penataan Ruang, dan Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, dan kasus pupuk.
“Akan tetap kami kawal sampai akhir,” jelasnya.
Terkait persoalan dugaan pengondisian proyek di Disperkimciptaru, kalangan legislatif hingga sekretaris daerah kabupaten pernah buka suara. Persoalan ini juga sedang ditangani oleh pihak Inspektorat Lampung Utara.
Kabar mengenai adanya dugaan pengondisian proyek ini ramai dimuat oleh sejumlah media daring, Sebagaimana dilansir dari media-media tersebut, isu dugaan pengondisian ini pertama kali mencuat dalam grup Facebook yang beranggotakan puluhan ribu orang.
Menyikapi isu miring yang menimpa dinasnya, Pelaksana Tugas Kepala Disperkimciptaru Lampung Utara, Dirgantara mempersilakan warganet untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum jika memang memiliki bukti kuat terkait hal ini. Langkah itu perlu dilakukan agar permasalahan tersebut dapat menjadi terang benderang.
Adapun mengenai dana hibah KPU, proses penyidikan hingga kini masih dilakukan oleh pihak kejaksaan. Sejumlah anggota KPU Lampung Utara diketahui sempat dimintai keterangannya. Persoalan dana hibah ini sendiri dilaporkan sejak tanggal 26 Mei 2025.
Rahmat
