HSI, Kotabumi–Lantaran terbentur dengan perjanjian resmi, Pemkab Lampung Utara tak bisa berupaya untuk menegosiasi ulang harga pembelian lahan Sekolah Rakyat (SR). Mereka tak memiliki pilihan lain selain melunasi sisa pembayaran pembelian Rp1,5 miliar pada awal bulan Oktober.
“Sisa pembayarannya sudah dilunasi,” ujar Kepala Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Penataan Ruang (Disperkimciptaru) Lampung Utara, Dirgantara, Kamis, 29 Oktober 2026.
Ia mengatakan, pelunasan sisa pembayaran itu dilakukan pada awal Oktober ini. Nilainya mencapai sekitar Rp1,5 miliar. Pelunasan ini harus mereka laksanakan karena terikat perjanjian resmi meskipun ada desakan untuk melakukan negosiasi ulang harga atau pembatalan pembelian.
“Perjanjianmya di atas notaris,” ucap dia.
Adapun mengenai potensi timbulnya ketidaknyamanan para calon siswa akibat diapit oleh dua lapak onggok singkong, Dirgantara menuturkan, akan segera merespons hal tersebut. Langkah-langkah antisipasi akan mereka siapkan terkait potensi polusi udara.
“Kenyamanan siswa SR itu sifatnya wajib,” jelasnya.
Sebelumnya, belakangan ini, lahan SR diketahui sedang mendapat sorotan tajam dari publik. Semua itu dipicu karena harga tanah di sana dianggap di luar nalar. Kritikan itu datang dari Perkumpulan Gerakan Kebangsaan dan praktisi hukum Lampung Utara, Karjuli Ali.
Kritikan mereka didasari oleh besaran NJOP di daerah tersebut yang berkisar antara Rp2.500 per meter (bagian belakang) dan Rp27.000 per meter (bagian depan).
Di sisi lain, pemilik lahan, M. Noerullah Qomaruddin As menjelaskan, tanahnya dibeli karena ia memiliki kedekatan dengan bupati saat kampanye Pilkada.
Luas lahan yang dijualnya kepada pemkab mencapai ±6,3 hektare. Tanah seluas itu dibeli pemkab seharga Rp4,3 miliar. Gelontoran uang Rp4,3 miliar itu didapat dari hasil penjumlahan harga per meter tanahnya.
Meski begitu, harga per meter lahannya tidak sama. Bagian depan, per meternya seharga Rp328 ribu. Adapun bagian dalamnya berkisar Rp17 ribu-Rp160 ribu per meternya. Perbedaan harga itu dikarenakan lahanny terbagi dalam lima sertifikat.
Menurutnya, harga-harga itu bukan muncul darinya melainkan dari hasil penilaian tim appraisal (penilai) tanah. Namun, meski bukti kepemilikan lahan telah diserahkan, pembayaran tanahnya belum diterima. Pemkab menjanjikan pembayarannya pada bulan September mendatang.
Sementara itu, Ketua Tim Pengadaan Tanah, Mat Soleh mengatakan, penentuan harga tanah menjadi kewenangan tim penilai. Berapa pun harga yang ditetapkan, mereka akan menyetujuinya meski di ata harga pasaran.
Pantauan di lokasi, lahan yang digunakan untuk pembangunan SR ini diapit oleh dua lapak onggok singkong. Kedua lapak ini berada di kanan dan kiri lahan SR. Jarak antara lapak dan lokasi SR sekitar 390-an meter.
Lapak onggok merupakan tempat usaha atau pengepul yang memperjualbelikan ampas atau limbah singkong dari pabrik tapioka. Sebelum dijual kembali, ampas singkong itu dijemur terlebih dulu. Dalam proses penjemuran inilah kerap timbul aroma tidak sedap untuk lingkungan sekitar. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan para siswa SR yang sehari-harinya akan menetap di asrama.(red)
