HSI, Kotabumi– Arieska Selvianita, anggota KPU Lampung Utara akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Rabu (28/10/2026). Proses pemeriksaannya terkait dana hibah Pilkada berlangsung selama tujuh jam lamanya.
Sejatinya, pemanggilan terhadap Arieska ini dijadwalkan pada Senin lusa. Proses pemeriksaannya berbarengan dengan koleganya di KPU, Jaka Pramana. Namun, yang bersangkutan meminta dijadwalkan pada hari ini.
Arieska yang mengenakan kemeja kotak-kotak ini tiba di kantor kejaksaan sekitar pukul 10.00 WIB. Proses pemeriksaannya menghabiskan waktu tak kurang dari tujuh jam lamanya. Lamanya proses pemeriksaan ini berbeda dengan Jaka Pramana. Kala itu, pemeriksaan Jaka hanya berlangsung sekitar tiga jam saja,
Sayangnya, usai pemeriksaan, sikap Arieska sama seperti rekannya, Jaka Pramana. Ia juga memilih bungkam. Tak sepotong kalimat pun terdengar dari mulutnya saat wartawan mempertanyakan alasan pemeriksaan terhadapnya.
Ia langsung naik ke atas sepeda motor yang sebelumnya telah siap menunggunya. Sepeda motor yang ditumpanginya pun langsung melaju ke luar kantor meninggalkan kerumunan wartawan.
Di tempat sama, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Ready Mart Handri Royani mengatakan, Arieska diperiksa terkait penanganan kasus dana hibah Pilkada Lampung Utara. Pemeriksaan terhadap Arieska menghabiskan waktu sekitar tujuh jam.
“Beliau minta dijadwalkan ulang hari ini,” ucapnya.
Dalam penyidikan kasus ini, Ready menjelaskan, Ketua KPU Lampung Utara, Anthon Ferdiansyah juga telah dimintai keterangan. Pun demikian dengan saksi-saksi lainnya. Proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diduga mengetahui persoalan ini akan terus dilakukan.
“Untuk jumlah saksi yang sudah diperiksa saya tidak begitu hafal ya,” ujar dia.
Sebelumnya, persoalan dana hibah Pilkada menuai sorotan publik. Puncaknya, persoalan ini dilaporkan oleh Lembaga Pendidikan Pemantauan dan Pencegahan Korupsi (LP3K) ke Kejaksaan pada Senin (26/5/2025). Dalam perjalanannya, dugaan adanya pelanggaran dalam pengelolaan sisa dana hibah Pilkada KPU Lampung Utara sepertinya kian mendekati kebenaran.
Hasil konsultasi DPRD dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP,) sisa dana hibah Pilkada ‘haram’ digunakan usai pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon kepala daerah terpilih dilakukan. Menyikapi hal tersebut, pihak legislatif telah merekomendasikan kepada Inspektorat Lampung Utara untuk memeriksa dana hibah Pilkada KPU.
Kontroversi dana hibah KPU Lampung Utara ini bermula dari penggunaan sisa dana hibah yang diduga melanggar aturan. Secara keseluruhan sisa dana hibah Pilkada mencapai Rp12 miliar. Rp4,7 miliar dipergunakan untuk membayar gaji badan ad hoc, dan Rp4,9 miliar lainnya dikembalikan kepada pemkab.
Total dana yang dipersoalkan mencapai Rp2,3 milliar. Dari Rp2,3 miliar itu, Rp927-an juta di antaranya digunakan untuk pemeliharaan berikut pengadaan KPU.
Rahmat
