HSI, Kotabumi–Kejaksaan Negeri Lampung Utara kembali memeriksa sejumlah anggota KPU Lampung Utara, Senin (26/10/2026). Pemeriksaan ini terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah Pilkada tahun 2024 yang sedang didalami.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, komisioner yang diperiksa tersebut, yakni Jaka Pramana dan Arieska Selvianita. Namun, baru Jaka Pramana saja yang terlihat di kantor tersebut pada pukul 12.45 WIB, sedangkan Arieska belum dapat dipastikan kehadirannya.
Sayangnya, usai menjalani pemeriksaan selama beberapa jam, Jaka Pramana sama sekali enggan meladeni pertanyaan wartawan yang telah menunggunya. Ia hanya menyaranka untuk menghubungi Ketua KPU Lampung Utara jika ingin mendapatkan penjelasan alasan kehadirannya di kantor Adhiyaksa tersebut.
“Silakan ke ketua (KPU Lampung Utara) saja,” ucapnya sembari berlalu.
Kendati berulang kali didesak, yang bersangkutan sama sekali tak mau memberikan keterangan apapun. Jawabannya masih tetap sama, yakni hubungi Ketua KPU Lampung Utara.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Ready Mart Handri Royani membenarkan, dua anggota KPU dipanggil hari ini untuk memberikan keterangan yang diperlukan. Namun, keduanya berstatus sebagai saksi.
“Untuk penetapan tersangkanya belum dapat dipastikan kapan karena proses penyidikan masih berlangsung,” ujar dia.
Sebelumnya, persoalan dana hibah Pilkada dilaporkan oleh Lembaga Pendidikan Pemantauan dan Pencegahan Korupsi (LP3K) ke Kejaksaan pada Senin (26/5/2025). Dalam perjalanannya, dugaan adanya pelanggaran dalam pengelolaan sisa dana hibah Pilkada KPU Lampung Utara sepertinya kian mendekati kebenaran.
Hasil konsultasi DPRD dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP,) sisa dana hibah Pilkada ‘haram’ digunakan usai pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon kepala daerah terpilih dilakukan. Menyikapi hal tersebut, pihak legislatif telah merekomendasikan kepada Inspektorat Lampung Utara untuk memeriksa dana hibah Pilkada KPU.
Kontroversi dana hibah KPU Lampung Utara ini bermula dari penggunaan sisa dana hibah yang diduga melanggar aturan. Secara keseluruhan sisa dana hibah Pilkada mencapai Rp12 miliar. Rp4,7 miliar dipergunakan untuk membayar gaji badan ad hoc, dan Rp4,9 miliar lainnya dikembalikan kepada pemkab.
Total dana yang dipersoalkan mencapai Rp2,3 milliar. Dari Rp2,3 miliar itu, Rp927-an juta di antaranya digunakan untuk pemeliharaan berikut pengadaan KPU.(red)
