HSI, Jakarta–Penangkapan sejumlah petinggi Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal menarik perhatian sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.
Melalui akun media sosial X-nya pada Rabu, 4 November 2026, SBY menyampaikan keprihatinannya terkait persoalan tersebut. Menurutnya, kasus ini memperlihatkan adanya pengabaian norma hukum dan etika. Semua itu diyakininya imbas dari nafsu perebutan kekuasaan dengan cara apa pun.
Kondisi ini tak boleh terus dibiarkan. Rasa aman dan ketenteraman publik akan semakin terusik. Presiden Prabowo harus dapat kembali menghidupkan politik yang beradab. Ia berharap, Yang Maha Kuasa akan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Presiden Prabowo untuk menjalankan tugas mulia tersebut.
Berikut cuitan SBY dalam akunnya @SBYudhoyono :
“Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral. Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri.
Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini”.
Sebelumnya, diduga melakukan penyadapan ilegal, mantan Kapolri Listyo Sigit, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso ditetapkan sebagai tersangka. Kini, ketiganya telah diamankan di rumah tahanan Mabes Polri.
“Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap LSP, ASN, EH,” ucap Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 3 November 2026.
Bareskrim Polri juga masih memeriksa satu orang lainnya dengan inisial SU. Meski begitu, SU masih berstatus sebagai saksi dalam persoalan ini. Pemeriksaan ini cukup penting untuk mengurai dugaan tersebut.
Ketiga tersangka diduga telah melakukan penyadapan illegal kepada Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, LSM, dan ormas, serta pengusaha.
“Dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal,” ujarnya.
Rahmat
