HSI, Jakarta–Polri menjatuhkan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemecatan kepada Irjen Ahrie Sonta Nasution, Selasa, 10 November 2026. Sanksi ini diberikan imbas dari kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden Prabowo dan pihak lainnya.
“Irjen ASN dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Mabes Polri.
PDTH diberlakukan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Ahrie dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pielbagai pihak lainnya. Meski begitu, Ahrie menyatakan akan mengajukan banding terkait keputusan itu.
Ahrie dinyatakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketentuan yang dilanggar meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf e, Pasal 8 huruf c, serta Pasal 11 huruf a dan huruf b terkait etika kelembagaan.
“Sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku Ahrie merupakan perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri,” jelasnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap adanya dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak secara ilegal. Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan kepolisian, dugaan penyadapan berlangsung pada 2025 hingga 2026
Praktik ilegal ini diduga dilakukan oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan tiga jenderal lainnya. Ketiganya adalah Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi dan Irjen Ahrie. Proses pidana terhadap para tersangka berjalan terpisah dari sidang kode etik
