HSI, Jakarta–Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menilai upaya Wakil Presiden Gibran berjuang di PTUN adalah sebuah kesia-siaan. Upaya melalui PTUN ini bertujuan untuk membuktikan keabsahan ijazah Gibran.
“Putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama,” ucap Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Kendati demikian, masih terdapat upaya hukum bagi Gibran jika ingin memperjuangkan keabsahan ijazahnya. Upaya itu melalui Peninjauan Kembali atau PK. Namun, untuk mengajukan PK tidaklah mudah. Gibran tidak bisa mengajukannya karena tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan.
Ia menuturkan, apa yang disampaikannya ini juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo. Hal itu sudah menjadi tugas dan kewajibannya. Dalam penjelasannya tersebut, ia menjelaskan mengenai gambaran putisan MK dan MA berikut dampaknya.
“Ya tugas sayalah menjelaskan persoalan-persoalan hukum,” ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan, Wapres Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto pada pagi tadi. Pertemuannya berlangsung selama 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran mengajukan permohonan pengunduran diri buntut polemik ijazahnya.
Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN. Adapun respons Presiden Prabowo terkait permohonan pengunduran Gibran, Prabowo tak menolak maupun menyetujuinya.
