HSI, Jakarta–Wakil Presiden Gibran Rakabumiing Raka bertemu dengan Presiden Prabowo terkait perkembangan terkini mengenai jabatannya. Hasilnya, Gibran disarankan untuk memperjuangkan keabsahan ijazahnya di pengadilan.
Menurut Gibran, banyak saran yang diberikan oleh Presiden Prabowo kepadanya. Di antaranya untuk berjuang di pengadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi jalan untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.
Selain itu, Gibran juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN,” kata dia, Selasa (10/11/2026).
Di PTUN tersebut, seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1 miliknya akan dihadirkan. Selain itu, ia juga disarankan untuk berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan Peninjauan Kembali atau PK di MA.
“Pak presiden sudah seperti ayah saya sendiri,” ucapnya.
Posisi Wakil Presiden Gibran kian terjepit usai terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Putusan: Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada tanggal 30 Oktober 2026. Isinya MA menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang penyetaraan pendidikan Gibran.
MA juga mewajibkan pihak terkait (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) untuk mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut karena dinilai melanggar asas kecermatan formal.
Sebelumnya telah ada juga Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor Putusan : 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada tanggal 6 Oktober 2026. MK menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat/diploma luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA) sebagaimana disyaratkan dalam UU Pemilu (Pasal 169 dan 227).
