HSI, Jakarta–Proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus dilakukan melalui DPR. Demikian disampaikan oleh eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.
Pernyataannya tersebut untu merespons putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum. Putusan MA dengan nomor 742 K/TUN/2026 itu diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2026.
Meski begitu, proses pemakzulan ini cukup panjang. Setelah dari DPR, selanjutnya proses pemakzulan akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi. MPR akan menjadi pelabuhan terakhir. Namun, proses ini tak perlu dilalui jika yang bersangkutan secara sukarela mundur dari jabatannya.
“Melalui proses impeachment, nanti akan ada pembuktian final lagi di MK mengenai ijazah dan sebagainya yang dinilai menjadi alasan untuk pemakzulan,” ucap Jimly seperti dikutip dari Sindonews, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Kendati demikian, menurutnya, jalan menuju ke arah sana masih cukup panjang. Semua itu dikarenakan masih bergantung kepada pimpinan partai politik di parlemen.
“Tinggal tanya saja kepada pimpinan 8 parpol di Senayan,” ujar dia.(red)
