Kotabumi, HSI–DPRD Lampung Utara memberikan sejumlah rekomendasi kepada pihak eksekutif usai merampungkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Lampung Utara tahun 2024, Jumat (11/4/2025).
Dalam sidang paripurna, juru bicara Panitia Khusus pembahasan LKPj bupati dari DPRD Lampung Utara, Netty Hastuti mengatakan, sejumlah rekomendasi yang disampaikan tersebut merupakan hasil pembahasan Panitia Khusus DPRD terkait LKPj tahun 2024. Rekomendasi itu meliputi bidang pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, keuangan, pelayanan publik.
Untuk pelayanan publik di antaranya mengenai fasilitas kesehatan, penerangan jalan, kualitas jalan. Salah satu contohnya adalah lampu penerangan jalan. Saat ini banyak lampu penerangan jalan di perkotaan yang padam. Padahal, kondisi ini membahayakan pengguna jalan.
“Dampaknya, bisa menimbulkan korban luka atau jiwa,” kata dia.
Selanjutnya, pihaknya juga menyoroti mengenai persoalan lainnya. Di antaranya sertifikasi tanah pemkab, perhatian terhadap penggiat seni, dan pembuatan desain utama pariwisata.
Lalu, optimalisasi aset, investasi, dan penggalian potensi pendapatan asli daerah. Selanjutnya, pengawasan dan pengevaluasian penggunaan dana desa, dan pengelolaan tempat sampah, serta penerimaan CPNS, P3K untuk tenaga pendidik, tenaga teknis, tenaga kesehatan tiap tahunnya.
“Jika menjadi beban daerah hendaknya kendaraan dinas segera ditertibkan,” ucapnya.
Di tempat sama, Bupati Hamartoni menuturkan, apa yang direkomendasikan oleh pihak legislatif membuktikan tingginya kepedulian dan kecintaan mereka terhadap Lampung Utara. Semua itu dilakukan untuk membawa Lampung Utara ke arah yang lebih baik.
“Kami akan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” ujar dia.
Sementara mengenai lampu penerangan jalan, orang nomor satu di Lampung Utara ini mengatakan, telah menyusun program terkait hal itu. Diharapkan, tidak akan ada lagi jalan yang mati di perkotaan.
“Tidak akan ada lagi lampu yang redup atau mati nantinya,” katanya.(Iwan)
