HSI, Kotabumi–Pemkab Lampung Utara merespons keluhan pedagang eks Pasar Dekon dan Ganefo Lampung Utara seputar pungutan sebesar Rp3.000 per hari. Rencana pungutan yang dilakukan oleh pengembang pasar tersebut akan dibatalkan.
Baru-baru ini, para pedagang yang saat ini menghuni Tempat Penampungan Sementara (TPS) di lokasi tersebut diminta iuran keamanan, listrik, dan kebersihan. Total uangnya mencapai Rp3 ribu per hari.
“Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sudah diinstrusikan untuk membatalkan rencana itu,” ucap Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Ahmad Alamsyah, Rabu (17/12/2025).
Menurutnya, jika tidak dibatalkan maka pungutan itu dikhawatirkan akan memberatkan para pedagang. Kondisi pedagang yang masih menempati TPS sangat tidak mendukung untuk itu.
“Pertimbangan utamanya itu,” jelasnya.
Sementara terkait tidak adanya fasilitas MCK dan jaringan wifi yang dijanjikan dalam kesepakatan sebelumnya, Alamsyah mengatakan, secepatnya akan dipenuhi. Untuk fasilitas MCK, penyediaannya akan dilakukan saat proses pembangunan pasar dimulai.
Adapun pemasangan jaringan wifi, perkiraannya akan dilakukan pada bulan Januari 2026. Pemasangannya akan berbarengan dengan dua titik lainnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
“Untuk keamanan, pedagang hendaknya tidak menyimpan barang dagangannya di TPS,” ujar dia.
Sebelumnya, para pedagang eks Pasar Dekon dan Ganefo menilai pihak pengembang dan pihak terkait lainnya mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Akibatnya, tempat penampungan sementara mereka kerap disatroni kawanan pencuri. Padahal, sesuai kesepakatan, keamanan barang dagangan pedagang menjadi tanggung jawab pengembang, pemkab, dan Forkopimda.
Tak hanya mengeluhkan soal keamanan, mereka juga mengeluhkan ketidaktersediaan fasilitas MCK, dan jaringan wifi, serta rencana pungutan iuran Rp3 ribu per hari.
Iwansyah Mega
