Hariansuaraintegritas.com, Kotabumi–Para pengunjuk rasa mendesak pihak kejaksaan untuk terus memroses kasus dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada yang dikelola oleh KPU Lampung Utara, Selasa (8/7/2025). Sebab, pengelolaan dana hibah itu terindikasi kuat tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Aksi massa ini berasal dalam Gabungan Aksi Solidaritas Anti Korupsi (Gasak). Mereka terdiri dari LSM LP3K, LSM KPPP, dan Pospera.
“Penggunaan dana hibah ini diduga tidak sesplpuai NPHD. Jadi, layak untuk ditindaklanjuti” tegas Ketua LSM LP3K, Mintaria Gunadi orasinya, Selasa (8/7/2025).
Menurut Gunadi, persoalan dana hibah KPU belum lama ini telah mereka laporkan ini kepada pihak kejaksaan. Laporan ini diperlukan karena dana hibah KPU berasal dari uang rakyat. Selain itu, langkah ini juga diharapkan akan membuat persoalan ini menjadi terang benderang.
“Kami juga sempat laporkan persoalan ini kepada KPK,” ucapnya.
Gasak juga menyoal lambannya penanganan kasus pupuk subsidi di Kios Enggal Jaya Arta 1 dan 2 di Desa Sawojajar, Kotabumi Utara, dan Rumah Sakit Umum H.M.Ryacudu. Di mata mereka, penanganannya terkesan lamban. Padahal, penanganan kasusnya telah dimulai sejak lama.
“Penanganan kasus pupuk sudah ditangani sejak dua tahun lalu, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujar dia.
Usai menemui rombongan aksi, Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Utara, Ready Mart Handry Royani mengatakan, penanganan persoalan dana hibah KPU masih terus berproses. Saat ini tahapannya masih dalam pengumpulan bahan dan keterangan.
“Belum lama ini, sejumlah pihak sudah kami ambil keterangan,” katanya.
Terpisah, Ketua KPU Lampung Utara, Anthon Ferdiansyah mengaku tidak keberatan jika aparat penegak hukum mendalami dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada yang ramai disuarakan. Adapun aspirasi seputar persoalan ini merupakan bagian dari demokrasi.
“Terima kasih dan apreasiasi kepada rekan-rekan semua yang telah menyampaikan aspirasinya,” jelas dia.
Iwansyah Mega
