Kotabumi, HSI–Sejumlah pentolan DPRD Lampung Utara menyarankan, pihak terkait untuk melaporkan persoalan dugaan pungutan liar dalam sewa toko atau kios Pasar Dekon Kotabumi. Hanya dengan begitu, persoalan ini akan menjadi terang benderang.
“Yang bisa buktikan pungli itu benar atau tidak adanya hanya penegak hukum. Jadi, bagusnya dilaporkan,” kata Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara, Dedy Andrianto, Jumat (28/2/2025).
Langkah ini harus segera dilakukan. Tujuannya agar para pelaku usaha mendapat kepastian mengenai besaran tarif sewa toko milik pemkab. Di samping itu, langkah ini akan membuat efek jera kepada oknum di lapangan jika dugaan itu terbukti benar nantinya.
“Syukur-syukur, dugaan itu tidak benar. Kalau benar, ya, oknum tersebut harus siap menerima konsekuensi hukumnya,” ujarnya.
Menurut Dedy, para pelaku usaha layak untuk mendapatkan kenyamanan saat berusaha. Mereka termasuk salah satu yang menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap tahunnya. Jika mereka merasa nyaman, tentunya para investor tidak akan takut masuk ke Lampung Utara di masa mendatang.
“Kalau banyak investor kan PAD meningkat, pengangguran berkurang,” ucap politisi asal PKB ini.
Di tempat sama, Ketua Fraksi Gerindra, William Mamora juga menyuarakan hal yang tidak jauh berbeda. Dugaan pungutan liar ini akan membuat usaha-usaha pemerintah dalam mendongkrak PAD menjadi antiklimaks. Padahal, saat ini, pihak eksekutif dan legislatif sedang giat-giatnya mencari sumber PAD yang baru.
“Pihak terkait yang memiliki bukti kuat terkait dugaan pungutan liar itu, jangan ragu untuk melaporkannya,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua PGK Lampung Utara, Exsadi mengatakan, timnya mendapati fakta bahwa ada penyewa kios atau toko yang dipungut biaya sewa yang di atas ketentuan. Biayanya bisa mencapai belasan juta. Bahkan, ada yang hanya sewa tanahnya saja sebesar Rp1,7 juta.
“Temuan tim kami seperti itu saat turun ke lapangan,” ujarnya.(Iwan)
