Hariansuaraintegritas.com, Kotabumi–DPRD Lampung Utara telah menyurati Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung terkait polemik penggunaan dana hibah KPU Lampung Utara. Dengan demikian, akan segera diketahui benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran dalam pengelolaan dana hibah tersebut.
“Suratnya sudah kami kirim. Jadi, saat ini hanya nunggu saja surat balasan dari BPKP,” ucap Ketua DPRD Lampung Utara, M.Yusrizal, Selasa (1/7/2025).
Politisi Partai Gerindra ini menuturkan, surat yang dikirimkan ini untuk menindaklanjuti saran dari BPKP usai kunjungan mereka ke sana belum lama ini. Kala itu, BPKP menyarankan untuk meminta secara tertulis. Surat ini akan menjadi dasar BPKP untuk mengeluarkan pendapat terkait polemik dana hibah KPU Lampung Utara.
“Sekitar pekan lalu surat itu kami kirimkan ke sana,” ujar dia.
Sebelumnya, polemik pengelolaan dana hibah Pilkada KPU Lampung Utara resmi dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri Kotabumi pada Senin (26/5/2025). Laporan itu disampaikan oleh lembaga Pendidikan Pemantauan dan Pencegahan Korupsi (LP3K) Lampung Utara. Adapun isi laporannya berisikan tentang dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam penggunaan dana hibah Pilkada.
Kontroversi dana hibah KPU Lampung Utara ini bermula dari adanya belanja proyek fisik yang bersumber dari dana hibah. Padahal, pengadaan proyek fisik itu diduga melanggar ketentuan. Nilai proyek-proyeknya nyaris menyentuh angka Rp500 juta.
Proyek-proyek itu adalah pemeliharaan gedung dan bangunan senilai Rp350 juta, rehabilitasi halaman Rp150 juta. Pelaksanaan proyek-proyek itu diperkirakan dikerjakan pada bulan Januari atau Februari 2025. Belakangan, usai RDP diketahui bahwa nilai proyek pemeliharaan berikut pengadaan KPU nyaris menyentuh angka Rp1 miliar, tepatnya Rp927-an juta.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendanaan kegiatan pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur
dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Iwansyah Mega
