Kotabumi, HSI–Untuk kali kedua secara beruntun, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lampung Utara tahun anggaran 2024 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK perwakilan Lampung.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Lampung Utara tahun anggaran 2024 diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo kepada Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis di Aula Krakatau, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Senin (26/5/2025). Acara penyerahan LHP LKPD ini turut dihadiri oleh para kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, ketua dan pimpinan DPRD, serta jajaran pejabat struktural dari BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.
Usai menerima LKPD tersebut, Bupati Hamartoni Ahadis menuturkan, WTP ini bukanlah akhir dari proses pengelolaan keuangan daerah. Capaian ini harus menjadi motivasi tambahan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik.
Meski begitu, pencapaian opini WTP ini cukup berarti bagi pihaknya. Sebab, WTP itu diraih berkat kerja keras dan sinergitas seluruh perangkat daerah di lingkungan pemkab. Dengan capaian ini, tata kelola keuangan pemkab tahun anggaran 2024 dapat dianggap sangat baik. Pengelolaan yang mengedepankan asas ketertiban, ketaatan aturan, transparansi, dan akuntabel. Karena prinsip ini akan bermuara pemerintahan yang bersih dan berdaya saing tinggi.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo mengatakan, seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung layak diberikan apresiasi tinggi. Semua itu dikarenakan telah menyelesaikan laporan keuangannya secara tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyelesaian laporannya pun tanpa meninggalkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini penting untuk memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat.
#trending #dprd #lampungutara #bpk #lkpd #wtp
